LUBUKLINGGAU – Dugaan kebocoran distribusi BBM bersubsidi yang kian meresahkan memicu reaksi keras dari elemen masyarakat. Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Peduli Pengawas Energi Daerah dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Pertamina Wilayah Lubuklinggau pada 30 April 2026 mendatang.
Aksi ini bertujuan menuntut transparansi total serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penyalahgunaan distribusi minyak subsidi yang dinilai telah terorganisir secara sistematis.
Membidik “Gembong” di Balik Layar
Koordinator Lapangan, Nasrudin, menegaskan bahwa aksi yang akan diikuti oleh ratusan peserta ini bukan sekadar protes biasa. Pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pertamina untuk tidak hanya menyentuh pelaku di tingkat bawah, tetapi berani membongkar aktor intelektual atau “otak” di balik praktik mafia minyak tersebut.
”Kami meminta aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk tidak hanya menindak pelaku kecil, tetapi juga mengusut hingga ke aktor intelektual yang mengendalikan praktik ini,” ujar Nasrudin saat diwawancarai media, didampingi beberapa koordinator aksi lainnya.
Menurutnya, kelangkaan BBM yang kerap terjadi bukan semata-mata masalah teknis di lapangan, melainkan adanya indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan besar.
Kegagalan Pengawasan dan Dugaan Keterlibatan Oknum
Nasrudin menyoroti bahwa pengungkapan puluhan ton BBM subsidi oleh aparat beberapa waktu lalu adalah bukti nyata bahwa sistem distribusi saat ini telah “bocor” dan rusak parah. Ia menilai hal ini sebagai bentuk kegagalan serius dalam fungsi pengawasan.
”Distribusi BBM subsidi tidak mungkin berjalan liar tanpa adanya celah, pembiaran, bahkan dugaan keterlibatan oknum tertentu di dalamnya. Ini adalah kejahatan terorganisir yang merampas hak rakyat kecil,” tegasnya.
Tuntut Pimpinan Pertamina Mundur
Selain mendesak pengungkapan aktor intelektual, massa juga membawa tuntutan keras terhadap manajemen Pertamina Depot Lubuklinggau. Mereka meminta adanya perbaikan sistem distribusi agar lebih transparan dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi atau Pertamina gagal membersihkan internalnya, Forum Peduli Pengawas Energi Daerah mengancam akan melakukan aksi berjilid-jilid.
”Bila Pertamina Depot Lubuklinggau tidak mampu mengungkap aktor intelektual dari dalam struktur Pertamina itu sendiri, maka kami akan mendesak Pimpinan Pertamina Depot Lubuklinggau untuk mundur dari jabatannya. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” pungkas Nasrudin.
Reporter: TIM
