MURATARA – Maraknya praktik pengolahan dan penampungan minyak mentah ilegal (illegal refinery) di Desa Pantai, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kian memicu gelombang kemarahan publik. Setelah pengakuan mengejutkan dari sosok Sukemi yang mengamini menjamurnya “dapur” pemrosesan minyak di wilayah tersebut, reaksi keras kini datang dari kalangan aktivis.
Aktivis Silampari, Joko, mengecam keras pembiaran aktivitas ilegal yang terkesan kebal hukum tersebut. Menurutnya, pembiaran berlarut-larut ini tidak hanya merusak kelestarian lingkungan dan mengancam keselamatan warga, tetapi juga secara terbuka mencederai martabat serta marwah penegak hukum di wilayah hukum Muratara.
“Ini bukan lagi sekadar rumor, pengakuan dari pihak yang mengurus di lapangan sudah benderang! Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Polda Sumsel untuk turun tangan secara tegas. Tertibkan dan tutup total seluruh dapur minyak ilegal di Desa Pantai!” tegas Joko dengan nada geram saat memberikan keterangannya kepada Redaksi Informasijitu.com.
Mengangkangi Hukum dan Mengancam Keselamatan
Joko menegaskan bahwa segala bentuk penambangan, pengolahan, hingga tata niaga minyak bumi tanpa izin resmi dari pemerintah pusat adalah tindak pidana murni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang telah diperbarui dalam regulasi cipta kerja.
Ia menilai, dalih bahwa aktivitas tersebut memiliki “izin” sebagaimana yang sempat dilontarkan oknum pengurus di lapangan adalah pembohongan publik dan alibi yang tidak masuk akal.
“Instansi mana yang berani mengeluarkan izin untuk penyulingan tradisional ilegal berisiko tinggi seperti itu? Jangan membuat narasi yang menyesatkan masyarakat! Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya menekankan.
Menantang Ketegasan Aparat Penegak Hukum
Menjamurnya aktivitas illegal refinery yang kian masif tanpa ada tindakan nyata di lapangan menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Publik bertanya-tanya, apakah APH setempat benar-benar tidak tahu, atau ada dugaan ‘pembiaran’ yang disengaja?
Oleh karena itu, Joko mendesak agar penindakan tidak hanya menyasar para pekerja di tingkat bawah atau pengurus pangkalan belaka, melainkan harus mengusut tuntas hingga ke pemilik modal (cukong) dan oknum-oknum yang diduga menyokong bisnis haram ini dari balik layar.
Ancam Gelar Aksi Damai Jika Tetap Tak Ada Tindakan Tegas
Lebih lanjut, Joko secara tegas memperingatkan bahwa apabila desakan ini tetap diabaikan dan tidak ada tindakan nyata atau penertiban di lapangan oleh APH maupun dinas/instansi terkait, pihak aktivis bersama elemen masyarakat tidak akan tinggal diam.
“Jika dalam waktu dekat tetap tidak ada langkah tegas dan penindakan konkret dari APH maupun instansi terkait, kami pastikan akan turun ke jalan menggelar aksi damai secara besar-besaran di markas APH dan instansi berwenang! Rakyat menanti keadilan dan bukti nyata di lapangan. Jika APH tetap bergeming, jangan salahkan jika kepercayaan publik terhadap penegak hukum di Muratara hancur lebur. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada penertiban menyeluruh dan proses hukum yang transparan!” pungkas Joko.
Hingga berita ini diterbitkan, Tim Redaksi Informasijitu.com masih terus berupaya mengonfirmasi pihak Polres Muratara serta instansi terkait guna mendapatkan tanggapan resmi atas desakan dan temuan ini.
Admin: Andika Saputra
