Informasijitu.com_
Lubuklinggau. Ironi tajam dan menusuk tengah menyelimuti Kota Lubuklinggau. Di saat ratusan pahlawan kebersihan kota—para Pekerja Harian Lepas (PHL) penyapu jalan—menjerit karena gaji mereka tak kunjung dibayarkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau justru dengan gegas mencairkan dana hibah bernilai miliaran rupiah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dana fantastis ini disalurkan untuk mendukung kontingen yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Selatan XV di Musi Banyuasin, yang dijadwalkan 18–31 Oktober 2025.
Kontras mencolok ini seketika memantik gelombang kritik dan sorotan tajam dari aktivis hingga pemerhati kebijakan publik, yang menilai Pemkot Lubuklinggau telah gagal total dalam menentukan skala prioritas anggaran daerah.
PHL ‘Ujung Tombak’ Kota, Hak Mereka Ditahan
Dari investigasi lapangan yang dihimpun awak media pada Jumat (17/10/2025), diketahui bahwa ratusan pegawai penyapu jalan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau belum sepeser pun menerima hak mereka untuk bulan ini.
Padahal, pekerjaan mereka adalah ‘garis depan’ yang menentukan wajah dan estetika kota. Mereka rela berpanas-panasan, menghirup debu setiap hari demi menjaga kebersihan ruang publik.
“Para pekerja ini bukan sekadar penyapu jalan, mereka adalah ujung tombak kebersihan kota. Tapi hak mereka malah tertunda,” keluh seorang pegawai lapangan yang memilih anonim, menyiratkan kekecewaan yang mendalam.
Mirisnya, gaji yang ditahan itu bukanlah nominal yang ‘wah’. Data menunjukkan, PHL hanya menerima sekitar Rp1.250.000 per bulan, sementara pengawas lapangan ‘hanya’ Rp1.350.000. Jumlah yang terbilang minim namun vital untuk menopang hidup para buruh harian tersebut.
“Ketimpangan Prioritas!” Hibah Miliaran Lancar, Gaji Buruh Tersendat
Ketimpangan prioritas anggaran mencapai puncaknya ketika keterlambatan gaji ini terjadi berbarengan dengan meluncurnya dana hibah bernilai fantastis ke KONI.
“Bayangkan, gaji Rp1,2 juta untuk orang-orang yang bekerja setiap hari membersihkan kota saja belum dibayar. Tapi hibah miliaran rupiah untuk kegiatan olahraga bisa langsung cair. Ini jelas menunjukkan ketimpangan prioritas yang parah,” kecam keras Feri Isrop, seorang aktivis vokal dan alumni Hukum Tata Negara Bumi Silampari.
Menurut Feri, Pemkot Lubuklinggau telah melupakan prinsip dasar tata kelola anggaran. Kesejahteraan pekerja kecil dan kebutuhan dasar masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
“Ini seharusnya menjadi catatan hitam bagi Pemkot Lubuklinggau. Mana yang lebih urgen dan berdampak langsung pada masyarakat? Kebersihan kota dan kesejahteraan pekerja, atau kegiatan olahraga yang sifatnya seremonial dan prestise?” tegas Feri, menuntut pertanggungjawaban.
Kritik Warganet dan Tuntutan Audit Anggaran
Kritik tajam serupa juga membombardir jagat maya. Warganet di media sosial menyayangkan bagaimana anggaran publik lebih cepat mengalir untuk euforia kegiatan hibah ketimbang menunaikan kewajiban pada buruh harian.
“Kalau kota mau bersih, hargai dulu yang menyapu. Jangan cuma bangga kirim atlet, tapi lupa yang menjaga kebersihan tiap pagi,” tulis pedas salah satu komentar warga di platform lokal.
Pengamat kebijakan publik pun menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan perencanaan anggaran. Mereka mendesak Pemkot untuk segera melakukan audit anggaran dan memastikan tidak ada penundaan hak-hak tenaga kebersihan.
“Mereka bekerja bukan untuk kemewahan, tapi demi bertahan hidup. Pemerintah daerah harus bergerak cepat sebelum kepercayaan publik benar-benar terkikis habis,” ujar seorang pengamat ekonomi daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau memilih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait penundaan gaji ini. Kisah para pekerja kebersihan ini bukan hanya cerita lokal, melainkan cermin pahit dari persoalan besar di banyak daerah: anggaran seringkali berpihak pada seremonial, bukan kesejahteraan rakyat.
Sumber Berita : Feri Isrop
Editor : Andika Saputra
