LUBUKLINGGAU – Di tengah jeritan masyarakat dan beban hutang Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau yang belum tuntas, sebuah angka fantastis muncul dari balik gedung wakil rakyat. Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau disorot tajam setelah terungkap menggelontorkan anggaran belasan miliar rupiah hanya untuk urusan “Perjalanan Dinas Biasa” pada awal tahun 2025.
Pertanyaan besarnya: Di mana hati nurani para wakil rakyat?
Anggaran “Langit” di Tengah Krisis
Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD mencapai angka yang sangat tidak masuk akal untuk kategori “biasa”. Jika ditotal dari beberapa kode anggaran di bulan Januari 2025 saja, angkanya menembus belasan miliar rupiah:
Rp8.642.198.000 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) Rp3.463.806.000 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) Rp910.545.000 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) Rp210.900.000 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa)
Secara akumulatif, uang rakyat yang habis untuk tiket pesawat, hotel, dan uang saku ini jauh melampaui logika urgensi pembangunan daerah.
Analisis Tajam: Pemborosan di Atas Hutang Daerah
Sangat kontradiktif melihat fakta bahwa Pemkot Lubuklinggau masih memiliki tanggungan hutang SPH (Surat Pengakuan Hutang) yang belum tuntas dari tahun 2024 hingga 2025. Saat daerah berjuang melunasi kewajiban finansialnya, DPRD justru terlihat asyik menghamburkan anggaran untuk kegiatan yang manfaatnya bagi masyarakat langsung patut dipertanyakan.
“Apa urgensi perjalanan dinas hingga menelan biaya lebih dari 8 miliar dalam satu pos saja? Apakah hasil dari perjalanan tersebut sebanding dengan nasib infrastruktur yang terbengkalai atau hutang daerah yang menumpuk?”
Mendahulukan Simbol, Melupakan Substansi
Seharusnya, sebagai lembaga pengawas, DPRD menjadi garda terdepan dalam efisiensi anggaran. Rakyat Lubuklinggau membutuhkan pembangunan nyata—perbaikan jalan, fasilitas kesehatan yang mumpuni, dan penyelesaian kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga. Namun, anggaran yang ada justru “menguap” di aspal jalanan dan kursi pesawat.
Ini bukan sekadar administrasi, ini adalah masalah empati. Bagaimana mungkin para pejabat mampu melangkah keluar daerah dengan anggaran miliaran, sementara di sudut-sudut kota, kondisi ekonomi sedang sangat memprihatinkan?
Sementara belum ada ungkapan resmi dari pihak DPRD kota Lubuklinggau hingga berita ini di tayangkan ( Admin : Andika Saputra )
