Informasijitu.com_
Musi Rawas Belanja spanduk atau baliho bertema P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) yang menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di sejumlah SD dan SMP di Kabupaten Musi Rawas menuai sorotan tajam.
Bukan tanpa alasan. Harga yang ditetapkan untuk baliho berukuran 80 x 120 cm itu dinilai sangat tak wajar: Rp 2.750.000 untuk 4 buah. Artinya, satu baliho dihargai hampir Rp 700.000. Sementara di pasaran, harga normalnya tak lebih dari Rp 120.000 – bahkan sudah dengan bingkai hanya sekitar Rp 250.000.
Hasil investigasi wartawan di sejumlah sekolah memperlihatkan bahwa baliho-baliho tersebut memang telah terpasang di dinding sekolah. Kepala sekolah yang berhasil diwawancarai mengakui bahwa dana untuk pengadaan baliho itu diambil dari dana BOS dan tercantum dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).
“Kami diarahkan oleh K3S dan MKKS untuk membeli baliho P4GN ini melalui sistem SIPlah, dan harganya memang Rp 2.750.000 untuk empat buah. Semua kepala sekolah diminta ikut,” ujar salah satu kepala sekolah yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Lebih jauh, sejumlah sumber menyebutkan bahwa perintah tersebut diduga kuat berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang menyampaikannya melalui forum K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah).
Tak hanya soal baliho. Tahun sebelumnya, sekolah-sekolah juga ‘diminta’ membeli sampul raport dengan harga mahal serta dimintai pungutan dari siswa dengan dalih untuk pengamanan dana BOS. Semua dengan tempat pembelian yang sudah ditentukan, tanpa ruang negosiasi.
Para kepala sekolah merasa kebijakan ini telah merampas hak otonomi sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Sebagian dari mereka mengaku tertekan, namun tak punya pilihan.
“Kalau tidak ikut, kita dianggap tidak kooperatif. Padahal ini dana BOS, bukan dana dinas, dan seharusnya dikelola sekolah sesuai kebutuhan masing-masing,” keluh seorang kepala sekolah lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, baik Ketua K3S, Ketua MKKS maupun pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas belum berhasil dikonfirmasi. Upaya konfirmasi tetap akan dilakukan oleh tim media.
Sementara itu, seorang pengusaha percetakan di Lubuklinggau saat dimintai pendapat menyebut harga baliho tersebut sangat janggal.
“Kalau ukuran 80 x 120 cm, kami biasa cetak hanya Rp 120.000. Kalau tambah bingkai kayu dan triplek paling mahal Rp 250.000 satuan. Itu pun kualitas bagus,” ujarnya.
Pertanyaannya sekarang: jika di pasaran harga normal hanya Rp 120.000, ke mana selisih dana puluhan juta rupiah itu mengalir?
Dana BOS seharusnya digunakan untuk kepentingan belajar mengajar yang benar-benar menyentuh siswa. Namun jika pengelolaannya terindikasi dikendalikan oleh pihak luar dengan iming-iming “instruksi”, maka patut dipertanyakan: benarkah ini pembinaan, atau justru pemaksaan berkedok regulasi?
Editor : Andika Saputra
