LUBUKLINGGAU – Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45) mengeluarkan kecaman keras terhadap kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lubuklinggau. Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Selatan yang menelan anggaran hampir Rp8 miliar diduga mangkrak dan kini kondisinya justru membahayakan keselamatan warga.
Hingga 11 Desember 2025, proyek yang dikerjakan oleh CV. Putra Bersaudara ini dinilai mengalami “nol progres”. Alih-alih memberikan kenyamanan, jalur tersebut kini berubah menjadi rute yang mengancam nyawa pengendara.
Proyek Besar, Progres Nol: Menjadi “Wahana Ekstrem”
Berdasarkan data pada plang proyek, pengerjaan ini didanai oleh APBD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.995.369.000. Namun, investigasi lapangan oleh tim LAKI P45 menemukan fakta-fakta yang memprihatinkan:
Jebakan Maut: Terdapat lubang besar yang menganga serta sambungan beton-aspal yang tidak rata, membentuk tanjakan ekstrem serupa “polisi tidur raksasa” yang membahayakan kendaraan roda dua maupun roda empat.
Besi Beton Menonjol: Material besi proyek tampak mencuat ke permukaan jalan, berpotensi besar merobek ban kendaraan atau mengakibatkan kecelakaan fatal.
Perbaikan Formalitas: Ditemukan ruas jalan yang seolah-olah telah diperbaiki, namun setelah dicek hanya menyentuh area sekitar satu meter saja, sehingga dinilai menyesatkan bagi pengguna jalan yang melintas.
Dalih “Cuaca Buruk” Kadis PUPR Dinilai Tidak Logis
Kepala Dinas PUPR Kota Lubuklinggau saat dikonfirmasi berdalih bahwa mandeknya pengerjaan disebabkan oleh faktor cuaca. Namun, alasan ini dimentahkan oleh LAKI P45 dan pengamat konstruksi setempat.
“Alasan cuaca buruk adalah alasan klasik dan sangat lemah. Proyek lain di Lubuklinggau tetap berjalan. Apakah cuaca buruk hanya berlaku untuk proyek yang anggarannya paling besar?” tegas salah satu pengamat konstruksi lokal.
LAKI P45 menilai penjelasan tersebut bukan sebagai klarifikasi profesional, melainkan upaya pembenaran atas kegagalan manajemen proyek.
Kegagalan Pengawasan dan Desakan Penyelidikan
Ahlul Fajri, perwakilan LAKI P45, menegaskan bahwa kondisi ini adalah bukti nyata gagalnya fungsi pengawasan dari Dinas PUPR maupun sikap tidak responsif dari APH terhadap laporan masyarakat.
“Setiap laporan masyarakat melalui LSM atau lembaga kontrol sosial wajib ditindaklanjuti, bukan diabaikan. Kami melihat seolah ada pembiaran terhadap dugaan penyimpangan proyek ini,” ujar Ahlul Fajri. Ia menambahkan bahwa dana publik hampir Rp8 miliar tidak boleh menjadi kerugian daerah yang sia-sia.
Pernyataan Sikap dan Tuntutan LAKI P45
Guna menanggapi situasi ini, LAKI P45 secara resmi mendesak pihak terkait untuk segera melakukan langkah-langkah berikut:
Penyelidikan Segera: Mendesak Kejaksaan dan APH untuk membuka penyelidikan atas dugaan mangkraknya proyek ini.
Audit Total: Meminta Inspektorat atau lembaga independen melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Rp7,9 miliar tersebut.
Evaluasi Kontraktor: Menuntut pertanggungjawaban CV. Putra Bersaudara dan pemberian sanksi tegas jika terbukti melakukan kelalaian.
Transparansi Publik: Mendesak pemerintah kota untuk membuka progres proyek kepada masyarakat luas.
Proyek Lingkar Selatan kini menjadi sorotan tajam sebagai simbol ketidakefektifan pembangunan. LAKI P45 menegaskan bahwa APH tidak boleh lagi menutup mata, karena dana rakyat bukan untuk dijadikan eksperimen yang membahayakan keselamatan warga.
Aditor : Redaksi Informasijitu.com
