LUBUKLINGGAU – Publik dan warganet di Kota Lubuklinggau kini tengah membara. Proyek mega pembangunan Jembatan Sungai Malus Batu Pepe di Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, mendadak menjadi sorotan nasional setelah borok kualitas fisiknya terbongkar ke publik. Menguras uang rakyat hingga Rp10 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2025, proyek yang digarap oleh CV Putra Manila Perkasa ini justru menjelma menjadi proyek “asal jadi” yang memalukan.
Bagaimana bisa anggaran fantastis digelontorkan untuk sebuah jembatan yang materialnya begitu rapuh? Di lapangan, besi dinding jembatan terbukti sangat tipis, berongga (kopong), dan teramat mudah penyok hanya dengan tekanan ringan. Bahkan, ironisnya tersiar kalimat pedas dari warga yang geram: “Lihat itu besi di dindingnya sangat tipis dan kopong, diduduki anak kecil langsung penyok!”
DPUPR Tutup Mata? Protes Warga Dicueki, Baut Copot di Mana-Mana!
Aroma pembiaran dan dugaan kelalaian fatal kini mengarah langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Lubuklinggau. Berdasarkan investigasi di lapangan, bukan cuma besi kopong yang ditemukan, tetapi juga instabilitas struktur yang mengancam nyawa, seperti baut-baut pengikat dinding jembatan yang sudah lepas dan copot dari posisinya.
Yang membuat publik semakin mengelus dada sekaligus naik pitam, warga sekitar ternyata sudah menjerit sejak awal. Saat pengerjaan besi dinding berlangsung, warga secara aktif melayangkan protes dan teguran keras kepada pihak pelaksana. Namun, apa daya? Suara rakyat kecil diabaikan begitu saja, dan proyek tetap diteruskan seolah tak ada masalah—hingga akhirnya viral dan memicu kemarahan massal.
- Anggaran Sultan, Kualitas Eceran: Proyek Rp10 miliar yang seharusnya kokoh untuk jangka panjang justru bermental “kerupuk”.
- Pengawasan DPUPR Dipertanyakan: Apakah instansi terkait sengaja tutup mata, atau ada main mata di balik mulusnya pencairan anggaran mega proyek ini?
- Peringatan Keras Warga: “Jangan biarkan uang rakyat hanya jadi ajang proyek!”
Desakan Audit Total dan Tanggung Jawab Hukum
Skandal ini tidak boleh berhenti sekadar menjadi viral di media sosial. Warga mendesak agar aparat penegak hukum (APH) bersama instansi berwenang turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap fisik jembatan dan aliran dana proyek.
DPUPR Kota Lubuklinggau dan CV Putra Manila Perkasa harus bertanggung jawab penuh atas amburadulnya pengerjaan ini. Publik menuntut transparansi, evaluasi total, atau membongkar ulang proyek yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat Lubuklinggau!
Admin : Andika Saputra
