LUBUKLINGGAU — Wajah penegakan hukum di Kota Lubuklinggau kini tengah menjadi sorotan tajam. Pemerintah Kota (Pemkot) dinilai mempertontonkan aksi “pilih kasih” yang mencolok: sangat perkasa di hadapan pedagang gorengan, namun mendadak lunglai ketika berhadapan dengan pengusaha hiburan malam.
Kritik pedas ini dilontarkan langsung oleh Ketua Umum Pemuda Mandala Trikora (PMT) Lubuklinggau–Musi Rawas, Mirwan Batubara. Ia mengecam keras tindakan Satpol PP yang melayangkan ultimatum maut 1×24 jam kepada pedagang kecil di kawasan Taman Kurma untuk segera mengosongkan lapak mereka.
Keberanian yang “Tebang Pilih”
Mirwan menilai, kecepatan Pemkot dalam menertibkan rakyat kecil yang mencari nafkah menjelang Ramadan sangat berbanding terbalik dengan sikap mereka terhadap tempat hiburan yang diduga bermasalah.
“Pedagang kecil yang cuma jual gorengan dan minuman diultimatum kilat, seolah-olah mereka ini ancaman keamanan negara. Tapi anehnya, ketika ada tempat hiburan yang diduga tak berizin atau kafe yang menyulap diri jadi diskotik, pemerintah justru kehilangan taringnya,” sindir Mirwan dengan nada ketus.
Menurutnya, fenomena ini melukai rasa keadilan masyarakat. Ia melihat ada standar ganda yang dipraktikkan oleh pemangku kebijakan di Lubuklinggau. “Di depan pedagang kecil, pemerintah terlihat sangat berani. Tapi begitu berhadapan dengan bos hiburan, keberanian itu menciut. Ketegasan berubah jadi kehati-hatian yang mencurigakan,” tambahnya.
Bazar Ramadan Bukan Kasino!
Mirwan menegaskan bahwa aktivitas di Taman Kurma adalah tradisi tahunan yang menghidupkan ekonomi rakyat menjelang Idul Fitri. Ia mengingatkan pemerintah bahwa lokasi tersebut bukanlah tempat maksiat yang harus diberangus dengan gaya represif.Logika Perizinan: Mirwan menyebut perizinan seharusnya menjadi alat pembinaan, bukan alat penindasan.
Fungsi Pemerintah: Mempermudah rakyat kecil mencari nafkah, bukan malah menutup keran rezeki mereka.
Kontras Sosial: “Bazar Ramadan itu bukan diskotik, bukan pula kasino. Ini tempat rakyat kecil bertahan hidup!” tegasnya.
Menagih Janji Manis Sang Wali Kota
Tak hanya soal teknis di lapangan, PMT juga menyeret nama Wali Kota Yoppy Karim. Mirwan mengingatkan kembali janji-janji politik saat kampanye yang katanya ingin memberdayakan UMKM dan menciptakan lapangan kerja.
“Jangan sampai janji manis itu berubah jadi pahit bagi rakyat kecil. Jangan sampai publik melihat pedagang kecil ditekan habis, sementara tempat hiburan bermasalah tetap nyaman beroperasi di bawah lindungan ketidaktegasan pemerintah,” tutup Mirwan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat menunggu apakah Pemkot Lubuklinggau akan menunjukkan keberanian yang sama dalam menindak pelaku usaha besar yang melanggar aturan, atau justru tetap membiarkan stigma “tajam ke bawah” ini melekaterat.
Editor: Andika Saputra
