MUSI RAWAS — Pemadaman listrik berulang yang terjadi setiap malam di wilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura) memicu kemarahan publik. Berdasarkan bukti percakapan dan investigasi lapangan, PT PLN (Persero) Unit Layanan setempat diduga telah mengetahui adanya titik rawan (Target Operasi/TO) pada jaringan, namun membiarkannya hingga berujung pada insiden ledakan serta korsleting kabel baja.
Kritik tajam dilayangkan oleh masyarakat dan lembaga kontrol sosial setelah pihak PLN berkedok “rencana pemeliharaan” dan mengaku membutuhkan crane untuk menyisip tiang, sesaat setelah insiden ledakan dan padamnya arus listrik meresahkan warga.
Pengakuan Mengejutkan: “Sudah Jadi TO Tapi Belum Dieksekusi”
Dalam percakapan koordinasi darurat antara warga dengan pejabat fungsional PLN Mura (A. Isai), terungkap fakta bahwa titik jaringan yang mengalami gesekan dan beradu hingga memicu ledakan di kawasan O Mangunharjo sebenarnya sudah masuk dalam daftar target pemeliharaan (TO).
Ironisnya, alih-alih , melakukan tindakan pencegahan (preventif) sebelum jatuh korban atau kerugian meluas, pihak PLN berdalih eksekusi perbaikan terkendala teknis dan baru akan diusahakan pada bulan berjalan.
“Selamat malam pak, titik itu memang sudah jadi TO pada saat pemeliharaan nanti… karena memang eksekusi titik itu memang butuh crane buat sisip tiang,” demikian dalih pihak PLN Mura dalam pesan WhatsApp yang dikonfirmasi kepada warga. Ujar Menejer Ulp Isai Bane Patris,Beberapa Waktu yang lalu
Kelalaian Terstruktur? Anggaran Besar, Layanan Hancur
Menanggapi dalih tersebut, tim investigasi mendesak pihak PLN untuk transparan. Pembiaran terhadap titik jaringan yang sudah berstatus TO dinilai sebagai bentuk kelalaian terstruktur yang membahayakan keselamatan publik.
”Seharusnya pihak PLN tahu hal itu, tapi nyatanya setiap malam bermasalah. Lalu ke mana anggaran pemeliharaan yang begitu besar mengalir, sementara konsumen masih terus mengalami hal serupa?” kecam perwakilan tim investigasi.
Warga juga menyoroti lemahnya mitigasi risiko. Kabel baja penopang yang beradu dan memicu ledakan dinilai memiliki tingkat risiko tinggi, sehingga seharusnya ditangani secara darurat, bukan menunggu jadwal birokrasi pemeliharaan yang lamban.
Ancaman Aksi Massa: “Harus Bakar Ban Dulu Baru Dibenahi?”
Kemarahan warga memuncak akibat minimnya transparansi dan informasi darurat dari PLN. Pemadaman yang terjadi secara mendadak tanpa pemberitahuan membuat publik geram. Warga bahkan melontarkan ancaman keras akan mengerahkan massa dan melakukan aksi bakar ban di depan Kantor PLN jika keandalan jaringan terus diabaikan.
”Mungkin kami harus melakukan aksi bakar ban atau mengerahkan massa, baru mau dibenahi? Pihak PLN dinilai tertutup dan asal mematikan aliran listrik tanpa pemberitahuan kepada masyarakat,” tegas seorang warga.
Desakan Audit dan Evaluasi Total
Kasus ini memperlihatkan bahwa penanganan gangguan di PLN Mura kerap bersifat reaktif—baru bergerak setelah terjadi ledakan, percikan api, dan protes keras di tengah malam.
Masyarakat bersama tim independen mendesak agar Manajer PLN Unit Mura segera dievaluasi oleh jajaran di tingkat yang lebih tinggi. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan publik juga diminta menyoroti transparansi penyerapan anggaran pemeliharaan jaringan (Operation & Maintenance) yang dinilai tidak sejalan dengan realisasi di lapangan.
Warga menuntut keandalan pasokan listrik tanpa alasan klise, sebab keselamatan jiwa dan kenyamanan publik merupakan hak mutlak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang.
Admin: Andika Saputra
