MUSI RAWAS – Agenda rapat di Kantor Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, sepanjang tahun 2025 lalu tampaknya menjadi urusan yang sangat “mahal”. Bagaimana tidak, pos anggaran Belanja Makan dan Minum Rapat di wilayah ini mendadak jadi buah bibir akibat kejanggalan yang tersaji di dalam dokumen APBD 2025.
Bukan soal menunya, melainkan munculnya fenomena unik: Satu judul kegiatan yang sama, diadopsi oleh enam paket anggaran berbeda.
Bak sebuah teka-teki yang sengaja dipecah, rincian anggaran untuk isi perut peserta rapat ini tersusun rapi dengan nominal yang bervariasi:
- Paket I: Rp 49.600.000
- Paket II: Rp 36.000.000
- Paket III: Rp 34.300.000
- Paket IV: Rp 25.200.000
- Paket V: Rp 14.500.000
- Paket VI: Rp 9.000.000
Jika seluruh angka di atas digabungkan, total dana yang digelontorkan untuk urusan konsumsi rapat tingkat kecamatan ini mencapai angka yang sangat fantastis. Pertanyaan menggelitik pun muncul ke permukaan: Rapat sebesar dan sepadat apa yang digelar hingga harus menelan biaya sebesar itu?
Satu Nomenklatur, Enam Anggaran: Kreativitas Administrasi atau Siasat?
Logika publik dibuat berkerut melihat pola penganggaran ini. Mengapa sebuah instansi pemerintah harus membuat enam kegiatan terpisah jika substansi, bentuk, dan judul kegiatannya sama persis?
Pola pengulangan ini memicu analisis kritis di lapangan. Dalam kacamata transparansi anggaran, model pemecahan paket dengan judul identik ini kerap memicu kecurigaan. Muncul dugaan menggelitik dari masyarakat bahwa skema ini sengaja dirancang sebagai taktik administrasi tertentu, atau yang lebih ekstrem, diduga demi memuluskan pencairan anggaran yang tumpang tindih.
Jika ratusan juta uang rakyat tersebut tidak mampu dibuktikan realisasi fisik dan urgensinya secara kasat mata, maka wajar jika publik menaruh curiga bahwa proyek makan-minum ini berpotensi kuat menjadi ladang empuk dugaan korupsi.
Keheningan di Balik Meja Camat
Sayangnya, riuh rendah pertanyaan publik ini belum mendapat jawaban dari sang pemangku kebijakan. Hingga laporan ini dirilis, Camat Muara Lakitan belum memberikan respons ataupun konfirmasi resmi terkait kejelasan dokumen anggaran tersebut. Pihak kecamatan seolah memilih bungkam dan membiarkan teka-teki anggaran “kembar” ini bergulir liar di tengah masyarakat.
Akankah belanja makan-minum ratusan juta ini benar-benar mengalir ke piring para peserta rapat, atau justru menguap dalam bentuk laporan di atas kertas? Publik menanti keberanian aparat penegak hukum untuk membuka kotak pandora anggaran Kecamatan Muara Lakitan ini.
Admin : Andika Saputra
