Informasijitu.com_
MUSI BAYUASIN – Kasus dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Kepala Desa (Kades) SP5 Desa Sukamaju, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), kembali memicu kemarahan warga. Setelah sebelumnya viral di media online, sang Kades, Imam Ayatullah, mencoba melakukan klarifikasi dengan menyatakan bahwa semua pemberitaan yang beredar tidak benar.
Namun, klarifikasi ini justru memantik reaksi keras dari warga, tokoh masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
SD, salah seorang warga Desa Sukamaju, menegaskan bahwa masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan. “Kami berharap ada pemeriksaan langsung ke Desa. Biar masyarakat bisa memberikan keterangan dan bukti yang diperlukan untuk proses penyelidikan dan penyidikan,” ujar SD saat dimintai keterangan pada Senin, 17 Maret 2025.
Ia menambahkan bahwa selama ini banyak kebijakan dan penggunaan dana desa yang tidak transparan. “Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Semua seolah diatur sepihak oleh Kades,” tegasnya.
LG, salah satu anggota BPD, juga angkat bicara. Menurutnya, kekacauan sistem pemerintahan di Desa Sukamaju sudah berlangsung lama. “Oknum Kades ini sangat otoriter. Semua keputusan diambil semaunya sendiri tanpa melibatkan BPD atau masyarakat,” ujar LG.
Lebih lanjut, LG menuding bahwa laporan keuangan desa (SPJ) selama ini tidak pernah ditandatangani oleh BPD. “Semua tanda tangan kami diduga dipalsukan oleh Kades. Ini sangat serius dan harus segera diusut tuntas,” tegasnya.
LG juga menyatakan harapannya agar kasus ini segera dibuka secara jelas kepada publik. “Kami ingin masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini demi terciptanya transparansi dan kebaikan Desa Sukamaju ke depannya,” imbuhnya.
Warga Desa Sukamaju berharap agar APH tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk mendengar suara masyarakat. “Kami punya banyak bukti dan saksi yang bisa membantu proses hukum. Jangan biarkan kasus ini dibiarkan begitu saja,” kata SD.
Klarifikasi yang disampaikan Imam Ayatullah melalui beberapa media online dinilai tidak memuaskan. Masyarakat menilai bahwa klarifikasi tersebut hanya upaya untuk menutupi fakta yang sebenarnya. “Kalau memang tidak bersalah, kenapa tidak mau transparan? Kenapa tidak mau diaudit secara independen?” tanya LG.
Masyarakat Desa Sukamaju mendesak APH untuk segera mengambil tindakan tegas. “Kami tidak ingin kasus ini berlarut-larut. Jika memang ada kesalahan, oknum Kades harus dihukum sesuai aturan. Jangan sampai ada lagi penyelewengan yang merugikan masyarakat,” tegas SD
Penulis : Jhoni marsis .(tim)
Editor : Andika saputra
