LUBUKLINGGAU — Aroma janggal tercium dari proyek fisik di lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Rawas, Sumatera Selatan. Alih-alih transparan selayaknya proyek yang menyedot anggaran negara hingga miliaran rupiah, di lapangan tim investigasi justru mendapati papan informasi proyek dipasang tersembunyi, seolah sengaja disembunyikan dari pandangan publik.
Berdasarkan peninjauan langsung di Jalan Yos Sudarso, Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, terpampang pada papan plang bahwa kegiatan tersebut bertuliskan “Pembangunan Gedung dan Bangunan Kantor Kejaksaan Negeri Musi Rawas”. Proyek kakap ini digarap oleh kontraktor pelaksana CV Asta Shankara Indonesia dengan nilai kontrak yang bikin mengelus dada, yakni Rp 4.494.665.963 (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan masa pengerjaan 180 hari kalender.
Namun, fakta di lokasi justru memantik tanda tanya besar. Bukan cuma letak papan plang proyek yang terkesan “ngumpet”, wujud fisik bangunan yang sedang dikerjakan ternyata tidak nyambung dengan keterangan di plang tersebut. Di lokasi, bangunan yang berdiri megah justru terpampang jelas bernama “Galeri Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Musi Rawas”—sebuah kontradiksi telak yang membuat publik bertanya-tanya ihwal kejelasan spesifikasi proyeknya.
Dikonfirmasi di lokasi, Arli selaku pengawas lapangan mencoba memberikan penjelasan singkat. Menurutnya, anggaran fantastis tersebut dipecah menjadi dua item pekerjaan, mencakup pembangunan fisik gedung serta interior untuk gedung perampasan dan gedung Kejari.
“Kalau pemborongnya bernama Pak Aji, kalau saya pengawas lapangannya. Kegiatan mulai berjalan dari bulan Mei,” ujar Arli singkat kepada tim investigasi.
Menanggapi temuan ini, Aktivis MLM, Redi Alpian, langsung melontarkan kritik pedas. Ia menilai ada kejanggalan kasat mata antara apa yang tertulis di papan proyek dengan kenyataan di lapangan. Dirinya pun menyayangkan mental pelaksana proyek yang terkesan alergi transparansi dengan menyembunyikan papan informasi publik.
“Seharusnya proyek yang nilainya miliaran rupiah itu lebih transparan dan terbuka kepada masyarakat,” cetus Redi dengan nada geram.
Hingga berita ini dirilis, belum ada pihak berwenang atau instansi terkait yang berhasil dimintai keterangan resmi untuk mengklarifikasi karut-marut dugaan ketidaksesuaian proyek berduit rakyat ini. Tim investigasi dipastikan akan terus menguliti dan mengawal aliran dana negara di Bumi Lanang Sekonang tersebut.
(Tim Investigasi)
Admin : Andika Saputra
