Musi Rawas – Proyek pengerasan jalan akses yang menghubungkan tiga fasilitas penting pemerintahan di Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, yaitu Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Ketua DPRD, dan Rumah Dinas Wakil Bupati, menuai sorotan tajam dari publik dan pengawas. Proyek yang menggunakan Anggaran Negara ini dipertanyakan lantaran dugaan kualitas pengerjaan yang minim dan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi.
Kualitas Bahan Baku di Bawah Standar
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada 3 Desember 2025 kondisi pengerasan jalan yang baru dilakukan terlihat jauh dari standar kelayakan. Material batu agregat yang dihamparkan tampak tipis dan minim, dengan banyak area yang masih memperlihatkan permukaan tanah asli.
Seorang warga yang enggan disebut namanya menyatakan keprihatinannya. “Kami lihat batunya sedikit sekali, hampir seperti tidak ada pengerasan. Kalau kualitasnya seperti ini, kami yakin jalan ini tidak akan tahan lama. Ini uang negara, harusnya dikerjakan sesuai spesifikasi,” ujarnya.
Dugaan kuat mengarah pada penggunaan volume material yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam kontrak. Jika terbukti, hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah karena harusnya proyek tersebut memberikan manfaat jangka panjang.
Hilangnya Transparansi Publik
Isu krusial lainnya adalah ketiadaan Papan Informasi Proyek di sepanjang jalur pembangunan. Papan ini merupakan instrumen wajib untuk menjamin transparansi publik, yang seharusnya mencantumkan nilai kontrak, sumber dana (APBD), nama kontraktor pelaksana, dan jangka waktu pengerjaan.
Ketiadaan papan merek secara otomatis menghilangkan kesempatan publik untuk melakukan pengawasan.
“Ini adalah pertanyaan besar. Proyek yang menggunakan uang rakyat harus transparan. Tanpa papan informasi, publik tidak tahu berapa anggarannya, siapa kontraktornya, dan berapa lama waktu kerjanya. Ini menciptakan kecurigaan bahwa ada hal yang sengaja ditutupi,” kata salah satu pengamat di musirawas
Tuntutan Audit dan Akuntabilitas
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk segera memberikan klarifikasi. Mereka menuntut Inspektorat Daerah dan lembaga pengawas terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap proyek ini, guna memastikan apakah pembayaran proyek sudah sesuai dengan realisasi fisik di lapangan.
Proyek yang seharusnya menjadi cerminan pelayanan publik yang baik justru berakhir dengan keraguan kualitas dan minimnya akuntabilitas, mengingat jalan ini merupakan akses vital penghubung pejabat tinggi daerah.
admin : Andika Saputra
