MUSI RAWAS – Bau menyengat dugaan manipulasi administratif menyeruak di balik pagar Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan (PU CKTRP) Kabupaten Musi Rawas. Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kekuatan Pembaruan (GPKP) melakukan aksi unjuk rasa buntut dari teka-teki temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp618 juta yang hingga kini masih gelap gulita.
Retorika Kosong di Balik Meja Dinas
Aksi panas ini dipicu oleh sikap defensif Kepala Dinas PU CKTRP saat menemui massa. Meski secara lisan menyatakan bahwa temuan ratusan juta tersebut telah ditindaklanjuti, pihak dinas secara mengejutkan menolak menunjukkan bukti otentik setoran pengembalian kerugian negara kepada publik.
“Kepala dinas mengklaim temuan BPK sudah tuntas, tapi saat kami minta bukti setornya, mereka bungkam. Ini aneh! Jika memang sudah dikembalikan, kenapa harus alergi menunjukkan bukti?” ujar Neka, Koordinator Aksi GPKP dengan nada geram.
Tabrak UU Keterbukaan Informasi Publik
Sikap tertutup birokrasi ini dinilai sebagai pembangkangan terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. GPKP menengarai ada upaya sistematis untuk mengaburkan fakta pengembalian kerugian negara.
Menurut GPKP, klaim sepihak tanpa dokumen pendukung bukan hanya tidak profesional, tetapi juga memperkuat indikasi bahwa:
Pengembalian fiktif: Kerugian negara belum disetor sama sekali ke kas daerah. Prosedur cacat: Tindak lanjut hanya dilakukan di atas kertas tanpa realisasi finansial. Penyalahgunaan wewenang: Ada upaya melindungi pihak tertentu dari jerat hukum.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Pernyataan ‘sudah tuntas’ tanpa bukti dan Publik butuh fakta angka, bukan sekadar janji manis di bibir,” tegas Neka dalam orasinya.
Desak Aparat Penegak Hukum Bergerak
Tak puas dengan jawaban normatif pihak dinas, GPKP mendesak Inspektorat Daerah, Kejaksaan Negeri, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tinggal diam. Mereka meminta audit investigatif dilakukan segera untuk memastikan apakah Rp618 juta tersebut benar-benar telah kembali ke negara atau justru menguap.
GPKP mengancam akan membawa eskalasi massa yang lebih besar jika transparansi tidak segera dibuka. Mereka menegaskan tidak akan mundur sejengkal pun sebelum bukti setoran fisik ditunjukkan ke hadapan publik.
Negara tidak boleh kalah oleh klaim tanpa bukti. Siapa yang bermain api dengan uang rakyat, harus siap terbakar.
Admin : Andika Saputra
