Informasijitu.com_
Lubuklinggau, SUMSEL – Kontroversi panas kembali menyelimuti sistem pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota Lubuklinggau. Setelah sebelumnya dikabarkan dana DAU dikelola langsung melalui Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) di setiap kelurahan, kini muncul gejolak internal di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Seorang ASN yang mengajar di salah satu sekolah di Lubuklinggau, yang juga merangkap jabatan sebagai Ketua Pokmas sekaligus Ketua LPM di Kelurahan Sukajadi, menyatakan diri mundur dari jabatannya. Keputusan mengejutkan ini dilatarbelakangi pengakuannya bahwa ia merasa “tidak nyaman” dan tidak pernah meminta jabatan tersebut, melainkan “ditunjuk langsung oleh lurah dan RT setempat.”
Pengakuan Mencengangkan sang ASN: “Pusing Aku, Hari Senin Ini Saya Mundur!”
Dalam keterangannya, Ketua Pokmas yang adalah seorang ASN tersebut mengaku tertekan dengan jabatan yang ia emban tanpa kemauan sendiri.
“Memang benar saya seorang ASN di kota Lubuklinggau yang mengajar di salah satu sekolah di kota Lubuklinggau menyatakan kalau saya ini jadi ketua pokmas ketua LPM itu saya tidak minta, untuk pokmas ini saya di tunjuk langsung oleh lurah dan RT setempat,” ujarnya.
Ia secara gamblang meluapkan perasaannya: “Saya sangat merasa tidak nyaman dengan ketua pokmas ini dan semua ini bukan keinginan saya, dan saya juga tidak pernah membayangkan kalau jadi cak ini, pusing aku.”
Puncaknya, ia menyatakan keputusan tegas untuk segera mundur. “Yang jelas saya hari Senin ini saya mundur jadi ketua pokmas, selesaikan,” tegasnya, menambahkan, “kalau mengenai ASN ini main proyek atau uang negara ini kurasa hal yang biasa karena ini sekala kecil, banyak kok yang diwilaya kita ini yang sekala besar yang main proyek ini, sama kita tau lah.”
Pernyataan ini bukan hanya menyoroti ketidaknyamanan individu, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai mekanisme penunjukan Pokmas dan dugaan adanya praktik “main proyek” yang dianggap lumrah, bahkan oleh seorang ASN.
Lurah Sukajadi Membantah Keras Tudingan Penunjukan Langsung!
Di sisi lain, Lurah Sukajadi, Hengky Wilis, memberikan bantahan keras atas klaim penunjukan langsung Ketua Pokmas. Saat dikonfirmasi, Lurah menyatakan tidak berada di tempat saat proses penunjukan.
“Saya tidak membenarkan bahwa dirinya tidak pernah menunjuk ketua pokmas tersebut, karena saya lagi di Palembang dan itu di hadiri oleh seklur,” ungkap Lurah Hengki Wilis.
Lurah juga membantah seluruh pernyataan yang disampaikan oleh ASN yang menjabat sebagai Ketua Pokmas tersebut. “Kalau mengenai hal yang di sampaikan oleh ketua pokmas itu tidak benar,” bebernya.
Meskipun demikian, Lurah terkesan lempar tanggung jawab dan menyerahkan pengelolaan DAU sepenuhnya kepada Pokmas, serta mempersilakan media untuk memberitakannya. “Semua pekerjaan saya tidak ingat lagi karena banyak urusan, dan semua sudah saya serahkan kepada ketua pokmas, silakan mau di beritakan,” pungkasnya.
Titik Hitam Transparansi dan Akuntabilitas
Kasus ini menambah daftar panjang isu kontroversi terkait pengelolaan dana DAU di Lubuklinggau. Polemik ini memunculkan pertanyaan krusial:
Siapa sesungguhnya yang menunjuk Ketua Pokmas Kelurahan Sukajadi?
Mengapa seorang ASN yang seharusnya fokus pada tugasnya di bidang pendidikan, bisa merangkap jabatan strategis sebagai Ketua Pokmas dan LPM yang mengelola dana negara?
Sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana DAU di tingkat kelurahan ketika Lurah terkesan “lepas tangan” dengan alasan banyak urusan?
Masyarakat dan pihak pengawas didesak untuk segera mengusut tuntas mekanisme penunjukan Ketua Pokmas dan pengelolaan dana DAU di Kelurahan Sukajadi, guna memastikan dana pembangunan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok.
Admin : Andika Saputra
