Informasi jitu.com_
LUBUKLINGGAU – Anggaran Belanja Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kota Lubuklinggau tahun 2024 pasca perubahan menjadi sorotan tajam. Data yang diperoleh awak media menunjukkan adanya selisih signifikan antara alokasi anggaran dan realisasi belanja, memicu pertanyaan kritis terkait efektivitas dan transparansi penggunaan dana publik.
Data anggaran yang didapatkan media menunjukkan:
Kategori Belanja Anggaran Setelah Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Total Belanja Daerah Rp 8.462.912.459,00 dengan relesasi Rp 7.506.462.477,00 956.449.982,00 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rp 3.405.993.589,00 relesasi Rp 2.674.442.138,00 731.551.451,00 Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Rp 1.966.345.400,00 relesasi Rp 1.874.189.124,00 92.156.276,00
Total Belanja Daerah menunjukkan selisih realisasi yang cukup besar mencapai Rp 956.449.982,00 dari anggaran setelah perubahan. Sementara itu, Program Pembinaan KB menyumbang selisih terbesar kedua, yaitu Rp 731.551.451,00, yang berarti lebih dari 21% anggarannya tidak terserap.
Anggaran Program KB Disorot Tajam
Selisih realisasi yang mencapai ratusan juta rupiah, khususnya pada Program Pembinaan Keluarga Berencana, menimbulkan pertanyaan mendalam dari awak media. Program KB merupakan ujung tombak pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk percepatan penurunan stunting yang gencar dilakukan oleh DPPKB Lubuklinggau sepanjang tahun 2024.
Beberapa kegiatan DPPKB yang telah dilaksanakan di Lubuklinggau pada tahun 2024, seperti pelayanan KB gratis, sosialisasi pencegahan stunting untuk calon pengantin, dan partisipasi dalam Harganas, menunjukkan adanya aktivitas yang intensif. Namun, selisih anggaran yang cukup besar ini menuntut penjelasan rinci mengenai komponen kegiatan mana yang tidak terealisasi atau mengalami efisiensi anggaran.
Kepala Dinas Tak Ada di Tempat
Dalam upaya untuk mengklarifikasi perbedaan angka-angka ini, awak media mendatangi Kantor Dinas KB Kota Lubuklinggau. Namun, Kepala Dinas (Kadis) tidak berada di kantor.
“Ibu tidak berada di kantor, lagi di luar,” ungkap salah seorang staf bagian depan kepada awak media. (12/11/25)
Ketidakhadiran pimpinan dinas saat awak media berupaya memperoleh konfirmasi dan penjelasan resmi semakin memperkuat urgensi untuk mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut secara terbuka.
Masyarakat dan awak media menuntut transparansi penuh dari Dinas KB Kota Lubuklinggau terkait selisih anggaran yang tidak terserap tersebut, terutama pada program vital Keluarga Berencana yang menjadi fokus nasional.
Terpisah saat menghubungi Kepala DPPKB Kota Lubuklinggau, Deasi Novia Namun nomor tidak bisa dihubungi ,hingga berita ini di tayangkan
Admin : Andika Saputra
