LUBUKLINGGAU – Wacana penetapan Kota Lubuklinggau sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Selatan tahun 2027 terus memicu polemik di tengah masyarakat serta menjadi perbincangan hangat di media sosial. Di balik ambisi menggelar ajang olahraga akbar tingkat provinsi tersebut, tersimpan realitas pahit mengenai kondisi keuangan daerah dan kesiapan infrastruktur yang dinilai jauh dari kata ideal.
Gerakan Muda Peduli Kemakmuran Rakyat (GEMPUR) melalui perwakilannya, Sugeng Prayoga, selaku koordiantor angkat bicara menyikapi keputusan yang dinilai terkesan dipaksakan dan mengabaikan kondisi riil masyarakat Kota Lubuklinggau.
Menurut Sugeng, penetapan tuan rumah Porprov 2027 menjadi ironi yang menyedihkan bagi warga “Bumi Sebiduk Semare”. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau sendiri secara terbuka telah mengakui bahwa kondisi fiskal dan keuangan daerah sedang mengalami tekanan berat atau defisit anggaran. Dengan skema berbagi anggaran (sharing) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sekalipun, Pemkot Lubuklinggau tetap dituntut menyiapkan dana pendamping yang mencapai puluhan miliar rupiah—sebuah angka yang sangat membebani APBD kota.
”Sangat menyedihkan melihat arah kebijakan ini. Di saat pemerintah daerah secara terbuka mengakui kondisi keuangan yang defisit dan pos anggaran kesejahteraan masyarakat sedang ketat, justru muncul kesan memaksakan diri untuk menjadi tuan rumah perhelatan besar,” ujar Sugeng Prayoga dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Selain persoalan defisit anggaran, GEMPUR juga menyoroti kondisi infrastruktur di Kota Lubuklinggau yang dinilai masih banyak memerlukan pembenahan mendasar. Mulai dari fasilitas jalan lingkungan, drainase, hingga sarana publik dan venue olahraga yang persiapannya dilaporkan baru menyentuh angka belasan persen.
Sugeng menilai, memaksakan pembangunan atau revitalisasi fasilitas olahraga secara terburu-buru demi mengejar tenggat waktu Porprov 2027 berisiko mengorbankan kualitas pembangunan serta menggeser prioritas belanja daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat kecil.
”Masyarakat Lubuklinggau hari ini membutuhkan kepastian pemulihan ekonomi, perbaikan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan manfaatnya, serta jaminan kesejahteraan. Jangan sampai gengsi menjadi tuan rumah Porprov 2027 justru meninggalkan beban utang daerah, terbengkalainya pembangunan sektor lain, dan memperparah kesulitan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
GEMPUR mendesak Pemkot Lubuklinggau serta jajaran pemangku kebijakan terkait untuk mengkaji ulang secara objektif dan transparan kemampuan fiskal daerah sebelum melangkah lebih jauh. Bagi Sugeng, kejujuran terhadap keterbatasan anggaran dan keberpihakan pada kemakmuran rakyat jauh lebih terhormat ketimbang memaksakan kemegahan sesaat di tengah kondisi daerah yang sedang berjuang menyeimbangkan keuangannya.
( Redaksi Informasijitu.com )
