MUSI RAWAS — Niat hati ingin melakukan konfirmasi dan menguji keterbukaan informasi publik secara berimbang,sejumlah awak media justru dikejutkan dengan tudingan miring dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Musi Rawas, Febrian Saputra. Pertemuan klarifikasi yang digelar di Rumah Makan Barokah pada Senin (9/11/2026) itu berubah menjadi ajang debat panas.
Alih-alih memberikan penjelasan transparan terkait pemberitaan dan alokasi anggaran sebelumnya, Kadis Kominfo justru melontarkan tudingan bahwa wartawan berupaya melakukan tekanan (ngepres) kepada instansinya.
“Kamu jangan ngerpres kami, kami ini bukan tempat presan kamu!” cetus Febrian Saputra, mengutip pernyataan Sepri selaku Kabid, di hadapan sejumlah saksi mata, yakni Pirman, Ripai, dan Guntur.
Kontradiksi Internal: Lempar Batu Sembunyi Tangan?
Pernyataan Kadis Kominfo tersebut langsung menuai kejanggalan ketika dikonfirmasi langsung kepada Sepri Nugroho, selaku Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik yang turut hadir di tempat yang sama.
Secara singkat, Sepri justru mementahkan tudingan atasannya sendiri. Ia berdalih dan mengaku tidak pernah menyampaikan istilah ataupun tuduhan bahwa awak media melakukan ngepres terhadap pihak Diskominfo.
Perbedaan pernyataan yang kontras antara kepala dinas dan bawahannya ini memicu tanda tanya besar. Publik dan awak media menilai ada upaya disinformasi serta skenario pengalihan isu yang sengaja dibangun untuk menghindari substansi masalah.
Janji Tinggal Janji, Pertemuan Berakhir “Nol Besar”
Sebelumnya, Sepri sempat berjanji akan memberikan penjelasan secara transparan dan sesuai aturan kepada awak media. Namun, janji tersebut terbukti omong kosong. Saat pertemuan berlangsung, tidak ada satupun penjelasan substansial maupun klarifikasi yang dipaparkan terkait materi pemberitaan maupun persoalan anggaran yang dipertanyakan.
Sikap tertutup, saling lempar pernyataan, serta tudingan tak berdasar yang dialamatkan kepada jurnalis ini menuai kecaman keras. Awak media menilai tindakan tersebut mencerminkan mental pejabat publik yang antikritik.
Padahal, kehadiran wartawan di lapangan murni untuk menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pers. Alih-alih merespons konfirmasi secara profesional, pihak Diskominfo Musi Rawas justru dinilai memilih jalan pintas dengan melempar alibi murahan demi membungkam kritik.
Admin: Andika Saputra
