LUBUK LINGGAU – Integritas DPRD Kota Lubuk Linggau kini berada di ujung tanduk. Dugaan skandal rangkap jabatan salah satu oknum legislator yang merangkap sebagai Ketua Hiswana Migas mulai memicu gelombang perlawanan. Senin (06/04/2026), massa dari Gerakan Pemuda Demokrasi Musi Rawas, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara (GPD-MLM) mengepung gedung parlemen, menuntut keberanian Badan Kehormatan (BK) untuk bertindak.
Mandulnya Pengawasan, Suburnya Spekulasi
Lambannya respons DPRD Lubuk Linggau dalam menangani laporan ini dinilai bukan sekadar kendala teknis, melainkan indikasi adanya upaya “pasang badan” antar kolega. Koordinator GPD-MLM, Angga Juli Nastionsyah, dalam orasinya menegaskan bahwa publik mencium aroma perlindungan sistematis terhadap oknum anggota dewan tersebut.
”Kami menuntut kejelasan! Jangan sampai DPRD menjadi benteng pelindung bagi anggotanya yang melanggar aturan. Jika BK terus bungkam, jangan salahkan jika kepercayaan masyarakat runtuh sepenuhnya,” tegas Angga di sela-sela aksi.
GPD-MLM mendesak agar BK tidak bermain “kucing-kucingan” dan segera membuka hasil kajian kepada publik. Menurut mereka, rangkap jabatan ini bukan hanya masalah administratif, melainkan ancaman bagi objektivitas pengawasan legislatif.
Antara Lebaran dan Etika: Alasan BK Dipertanyakan
Ketua BK DPRD Kota Lubuk Linggau, H. Taufik Siswanto, SE., MM, mencoba meredam tensi massa dengan dalih klasik. Ia berdalih bahwa proses pemeriksaan sempat terhambat oleh momentum Hari Raya. Namun, pernyataan Taufik justru semakin mempertegas adanya potensi bahaya dalam kasus ini.
Poin Krusial Pengakuan Ketua BK:
- Proses Tertunda: Penanganan laporan diakui sempat “jalan di tempat” karena alasan jadwal hari raya.
- Potensi Konflik Kepentingan: Secara terbuka, Taufik mengakui adanya potensi benturan kepentingan yang nyata.
- Objek Pengawasan: Jabatan Ketua Hiswana Migas bersentuhan langsung dengan distribusi energi, sektor yang seharusnya diawasi secara ketat oleh DPRD tanpa intervensi kepentingan pribadi.
Menanti Ketegasan: Standar Etika atau Kompromi Politik?
Publik kini menanti, apakah BK DPRD Lubuk Linggau memiliki cukup “nyali” untuk menjatuhkan sanksi jika pelanggaran terbukti, atau justru kasus ini akan menguap di balik lobi-lobi politik.
GPD-MLM telah memberikan sinyal keras: aksi ini hanyalah permulaan. Jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan resmi yang transparan, massa mengancam akan kembali dengan gelombang yang lebih besar untuk membedah borok di tubuh legislatif tersebut.
“Secara politis, konflik kepentingan itu nyata. Sekarang tinggal masalah aturan dan keberanian mengeksekusinya,” pungkas Taufik seolah memberikan isyarat bahwa bola panas kini berada sepenuhnya di tangan Badan Kehormatan.
Admin : Andika Saputra
