MUSI RAWAS – Marwah lembaga legislatif Kabupaten Musi Rawas kembali diguncang isu tak sedap. Seorang oknum anggota DPRD berinisial R, kader Partai Golkar, diduga kuat terlibat perselingkuhan saat menjalankan tugas kedinasan di Provinsi Bengkulu. Alih-alih menjalankan amanat rakyat, oknum legislator ini justru tertangkap kamera tengah bermesraan dengan wanita yang bukan istri sahnya.
Dugaan perselingkuhan ini mencuat setelah rangkaian dokumentasi visual yang memperlihatkan kedekatan intim keduanya tersebar luas. Tak pelak, hal ini memicu gelombang kecaman publik yang menilai perilaku R telah melacurkan etika politik dan mencoreng wibawa Partai Golkar.
Manipulasi di Balik Layar Dinas Luar
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa hubungan terlarang ini diduga diawali dengan bujuk rayu dan manipulasi emosional terhadap korban. Pihak pelapor mengklaim telah melayangkan laporan resmi, namun mereka menyayangkan sikap pasif dari DPD Partai Golkar tingkat daerah yang terkesan “adem ayem” menanggapi borok kadernya.
“Perilaku ini adalah penghinaan terhadap moral wakil rakyat. Kami mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Partai Golkar segera membentuk pansus untuk memecat oknum tersebut. Jangan biarkan satu orang merusak kepercayaan publik pada lembaga negara,” tegas salah satu perwakilan pelapor, Senin (19/01/2026).
Ancaman “Geruduk” Jakarta
Ketidaktegasan pengurus daerah membuat kasus ini menggelinding ke pusat. Moh Didink Arrahim, Ketua Umum Badai Anti Korupsi, secara vokal mendesak DPP Partai Golkar untuk mengambil alih perkara ini sebelum menjadi bola liar yang meruntuhkan elektabilitas partai.
“Kami ingatkan DPP Golkar, jangan menutup mata! Dalam waktu dekat kami akan bertolak ke Jakarta untuk mendesak tindakan tegas. Jika tidak ada respons, kami siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor DPP Golkar,” ancam Didink.
Menanti Nyali Plt Ketua DPD Golkar Sumsel
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Wahaji, Plt Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sebagai pejabat negara yang mengurusi urusan keluarga, Wahaji ditantang untuk membuktikan komitmen moralnya dengan menindak tegas kader yang diduga merusak institusi keluarga tersebut.
“Jangan sampai ada pembiaran. Masyarakat sedang menonton, apakah partai ini berani memotong ‘jari yang busuk’ atau justru memeliharanya,” tambah Didink.
Status Terkini:
Hingga saat ini, anggota DPRD berinisial IT masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, publik menanti apakah mekanisme internal Partai Golkar dan MKD DPRD Musi Rawas akan berjalan secara objektif atau berakhir sebagai sekadar formalitas belaka.
Sumber : Didink
Admin : Andika Saputra
