Informasijitu.com_
LUBUKLINGGAU — Tekanan publik terhadap birokrasi dan aparat penegak hukum di wilayah Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kian mengeras. Aliansi Pembasmi Tikus Kantor (APTK) Lubuklinggau–Muratara yang di naungi Oleh Badai Anti Korupsi , memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin, 29 Desember 2025, pukul 10.00 WIB, sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap dugaan praktik korupsi sistemik yang dinilai telah menggerogoti anggaran publik tahun 2024–2025.
Aksi ini disebut tidak lagi bersifat simbolik. APTK secara terang-terangan menyeret belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga rumah sakit daerah ke ruang pengadilan opini publik. Mereka menuding adanya indikasi penyimpangan anggaran, proyek bermasalah, hingga pengelolaan keuangan yang jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Daftar Instansi yang Disorot APTK
Kota Lubuklinggau:
Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sekretariat DPRD Sekretariat Daerah Dinas Pendidikan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Dinas Sosial Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Rawas Utara (APBD 2024):
Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ,Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ,Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit
Koordinator Aksi APTK menegaskan bahwa daftar tersebut bukan tuduhan kosong. Ia menyebut adanya pola berulang dugaan penyimpangan, mulai dari mark-up anggaran, proyek fisik yang diduga tidak sesuai spesifikasi, hingga pengadaan barang dan jasa yang disinyalir telah dikondisikan sejak tahap perencanaan.
“Modusnya klasik, tapi terus berulang. Proyek dikebut di akhir tahun, kualitas dipertanyakan, administrasi rapi di atas kertas, tapi fisik di lapangan bermasalah,” tegas Koordinator Aksi.
Kejaksaan Tak Luput dari Sorotan
Namun sorotan APTK tidak berhenti pada birokrasi. Kejaksaan justru menjadi sasaran kritik paling keras. Menurut APTK, menumpuknya laporan dugaan korupsi dari masyarakat selama ini tidak sebanding dengan tindakan nyata di lapangan.
“Laporan masuk, dokumen diserahkan, tapi publik jarang melihat ujungnya. Ke mana semua laporan itu berakhir? Mengapa nyaris tak ada hasil konkret? Ini pertanyaan serius,” ujar Koordinator Aksi dengan nada tajam.
APTK menilai kondisi tersebut berpotensi memperkuat persepsi publik bahwa penegakan hukum berjalan di tempat, bahkan menghidupkan kembali stigma lama: hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Tuntutan Tegas APTK
Dalam aksi mendatang, APTK secara tegas mendesak: Audit investigatif menyeluruh APBD 2024–2025 Pembukaan dokumen kontrak dan pengadaan ke ruang publik Kejelasan status seluruh laporan masyarakat di Kejaksaan Penindakan hukum nyata, bukan sekadar klarifikasi administratif Evaluasi total kinerja pengawasan dan penegakan hukum daerah
APTK memperingatkan, jika tuntutan tersebut kembali diabaikan, mereka siap menggelar aksi berjilid-jilid dan membawa persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi hingga lembaga antikorupsi tingkat nasional.
“Apakah Daerah Ini Baik-Baik Saja?”
Di tengah situasi ini, satu pertanyaan kian menggema di ruang publik: apakah Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara benar-benar baik-baik saja?
Di permukaan, roda pemerintahan tampak berjalan normal. Namun di balik itu, laporan dugaan korupsi terus bermunculan, proyek bermasalah berulang, dan penegakan hukum dinilai minim hasil nyata. Fakta bahwa aksi protes terus terjadi justru menunjukkan adanya masalah struktural yang belum disentuh secara serius.
Bagi APTK, selama laporan menumpuk tanpa kepastian, selama dugaan korupsi tak berujung penindakan, dan selama hukum terasa enggan menyentuh elite pengelola anggaran, maka narasi “baik-baik saja” hanyalah ilusi birokrasi, bukan cermin realitas.
Admin dan Tim
