MUSI RAWAS – Komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan infrastruktur jalan di Kecamatan STL Ulu Terawas melalui APBD 2025 kini menjadi sorotan. Pasalnya, proyek peningkatan jalan penghubung Desa Padu Raksa dan Desa Babat yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut diduga dikerjakan dengan standar keamanan dan kualitas yang meragukan.
Spesifikasi Teknis dan Pengakuan Lapangan
Berdasarkan pantauan awak media pada Kamis (18/12/2025), proyek yang dilaksanakan oleh CV. Air Mahakarya ini tengah dalam proses pengerjaan. Dika, salah satu pekerja yang mengaku sebagai pengawas dari pihak rekanan, membeberkan detail teknis pembangunan jalan sepanjang 1.400 meter tersebut.
“Lantai kerjanya lima senti, ketebalan di atas lima belas senti, jadi globalnya dua puluh senti menggunakan besi wiremesh,” ungkap Dika saat diwawancarai di lokasi.
Ia juga menjelaskan metode unik yang dilakukan pihak kontraktor terkait material dasar. Menurutnya, mereka tidak mendatangkan koral baru secara penuh, melainkan memanfaatkan material lama. “Ini kami tidak menggunakan koral (baru). Jalan ini di-sekerap, lalu koralnya dikumpulkan di tengah dan dipadatkan lagi menggunakan alat,” tambahnya.
Terkait mutu beton, Dika merinci bahwa untuk coran dasar menggunakan mutu K-125 (sebelumnya disebut K-25 oleh sumber) dan untuk lapisan atas menggunakan K-350 (sebelumnya disebut K-50 oleh sumber). Penggunaan plastik cor (musa) pun dilakukan secara parsial; penuh pada bagian bawah, namun hanya pada sisi kiri dan kanan untuk bagian atas.
Kualitas Pekerjaan dan Kelalaian K3
Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang kontras dengan besarnya anggaran. Hasil pantauan awak media menemukan beberapa titik lantai kerja yang sudah mulai terkelupas dan mengalami retak-retak, padahal proses pengerjaan masih berlangsung. Hal ini memicu tanda tanya besar terkait kualitas campuran beton dan pemadatan pondasi awal.
Tak hanya soal fisik bangunan, keselamatan kerja juga tampak dianaktirikan. Para pekerja di lokasi terlihat sibuk beraktivitas tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) atau standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Padahal, dalam setiap kontrak kerja konstruksi pemerintah, anggaran K3 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pelaksana.
Harapan Masyarakat
Warga berharap pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Musi Rawas melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja CV. Air Mahakarya. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah dari uang rakyat ini hanya menghasilkan jalan yang berumur jagung akibat lemahnya pengawasan dan kelalaian pihak rekanan terhadap standar mutu dan keselamatan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai temuan retakan dan pengabaian K3 di lokasi proyek tersebut.
Berita : Mahmud Al Jupri
