Informasijitu.com_
Lubuklinggau, 14 September 2025 – Proyek Renovasi Lobby Lantai 1 Kantor Walikota Lubuklinggau yang saat ini tengah berjalan menjadi sorotan tajam dan menuai gelombang keprihatinan dari masyarakat. Betapa tidak, proyek ini menelan anggaran fantastis mencapai Rp 2.466.761.000 yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2025, hanya untuk merenovasi ruangan yang sejatinya sudah dalam kondisi layak dan mewah.
Di tengah kondisi infrastruktur yang masih sangat memprihatinkan di berbagai wilayah Kota Lubuklinggau, alokasi anggaran sebesar ini dinilai tidak masuk akal dan tidak berpihak pada kebutuhan rakyat. Jalan rusak, drainase buruk, dan masih banyaknya rumah tidak layak huni seolah luput dari perhatian, sementara gedung megah kantor pemerintahan justru kembali “dipoles” dengan biaya selangit. Sedangkan secara publik kota Lubuklinggau belum melunasi tunggakan hutang (SPH)
“Logikanya di mana? Masyarakat masih banyak yang tinggal di rumah reyot, jalan rusak di mana-mana, tapi uang miliaran dihamburkan untuk mempercantik kantor yang sudah bagus,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek ini dikerjakan oleh CV. Panji Kasuma dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender. Saat ini, proyek masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian penuh.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa sebagian interior lobby sudah mulai terpasang, dibalut dengan wallpaper baru. Namun yang memantik tanda tanya besar, adalah penggunaan material yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran, seperti triplek berlapis dan bahan kayu cetakan, yang tampak sederhana dan umum dijumpai pada proyek-proyek bernilai jauh lebih kecil.
Lebih mengherankan lagi, menurut keterangan sejumlah pekerja di lapangan, proyek ini hanya dikerjakan oleh lima orang tukang. Mereka mengaku fokus pada pengerjaan interior, pembuatan meja, serta perlengkapan ruang lobby lainnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau selaku instansi penanggung jawab. Upaya konfirmasi yang dilakukan belum membuahkan hasil, dan publik masih bertanya-tanya: benarkah anggaran sebesar ini digunakan secara tepat dan transparan?
Masyarakat berharap ada pengawasan ketat dari lembaga terkait, termasuk DPRD dan Aparat Penegak Hukum, agar setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mempercantik bangunan yang sudah berdiri megah.
Editor : Andika Saputra
