Informasijitu.com_
INDONESIA – Polemik kembali mencuat di tengah proses rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), khususnya pada tahapan Medical Check Up (MCU). Masyarakat dibuat geger dengan perbedaan tarif dan prosedur antara tes kesehatan untuk CPNS dan PPPK, bahkan antar daerah, seperti yang terjadi di Kota Lubuklinggau.
Tarif Mencekik di Satu Daerah tepat nya Musi Rawas, Murah Meriah di Tempat Lain
Untuk peserta CPNS, tarif MCU ditetapkan sebesar Rp 1.067.600, mencakup berbagai pemeriksaan seperti kesehatan jasmani, rohani, tes narkoba (NAPZA), urin, darah, rontgen thorax, EKG, penyakit dalam, hingga tes buta warna.
Sementara itu, PPPK hanya dikenakan biaya Rp 690.000, dengan cakupan tes kesehatan jasmani, rohani, dan napza 6 parameter saja.
Namun, yang membuat masyarakat makin heran adalah perbandingan mencolok dengan Kota Lubuklinggau, di mana RSUD Siti Aisyah menawarkan paket MCU hanya seharga Rp 414.000. Paket ini sudah termasuk Surat Keterangan Sehat Jasmani (Rp 60.000), Rohani (Rp 60.000), dan Bebas Napza (Rp 294.000).
Dua Tes Tiba-Tiba Dihapus Usai Viral!
Kekacauan semakin menjadi ketika sejumlah peserta mengeluhkan mahalnya tarif MCU. Setelah sempat ramai dan viral di media sosial, muncul kabar mencengangkan: dua jenis tes—tes kejiwaan dan tes narkoba—tiba-tiba dibatalkan!
Pertanyaannya: bagaimana nasib uang yang telah dikeluarkan peserta untuk mengikuti dua tes tersebut? Tidak sedikit yang telah mengikuti dan membayar biaya penuh untuk MCU, termasuk tes yang kini mendadak dihapus.
“Kami sudah bayar dan ikut tes kejiwaan dan napza. Sekarang katanya tidak diwajibkan lagi. Lalu uang kami ke mana?” ujar salah satu peserta dengan nada kecewa.
Iri dan Ketidakadilan Mencuat
Ketidakseragaman tarif dan layanan memicu rasa iri dan ketidakadilan antar peserta dari berbagai daerah. Beberapa peserta merasa dirugikan karena harus membayar mahal untuk tes yang akhirnya tidak diperlukan.”Kenapa tidak dari awal diumumkan? Kami sudah ikut tes, keluar biaya, bahkan cuti kerja. Sekarang malah dibatalkan,” keluh peserta lainnya.
Transparansi dan Evaluasi Diperlukan
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait soal pembatalan tes kejiwaan dan napza tersebut. Publik menuntut adanya transparansi soal kebijakan ini, terutama mengenai pengembalian dana peserta yang sudah mengikuti tes.
Pakar kebijakan publik menilai, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem MCU CPNS dan PPPK agar tidak terjadi kesenjangan dan polemik serupa di masa mendatang.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan dan kejelasan prosedur. Negara harus hadir,” tegasnya.
Editor : Andika Saputra
