MUSI RAWAS — Kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang berlokasi di Desa Purwokarya, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas menuai sorotan tajam dari masyarakat dan awak media. Pasalnya, proyek fisik yang sedang berjalan tersebut terkesan seperti “proyek siluman” lantaran tidak ditemukan adanya papan informasi atau plang merk proyek di lokasi kegiatan.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada foto dokumentasi proyek, bangunan saluran irigasi beton tersebut tampak berdiri megah di tengah permukiman dan lahan warga. Namun, ketiadaan papan plang proyek membuat asal-usul anggaran, besaran nilai kontrak, instansi yang bertanggung jawab, hingga nama CV/PT selaku pihak ketiga pelaksana menjadi gelap dan luput dari pengawasan publik.
Indikasi Menutupi Transparansi Publik
Ketiadaan papan transparansi di lokasi proyek ini dinilai telah menabrak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, di mana setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Salah satu pegiat kontrol sosial di Musi Rawas menyayangkan sikap tertutup dari pelaksana kegiatan di Desa Purwokarya ini. Menurutnya, proyek yang menggunakan uang rakyat (APBD maupun APBN) tidak boleh dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, seolah-olah sengaja disembunyikan dari pengawasan publik.
”Bagaimana masyarakat bisa mengawasi kualitas dan volume pekerjaan kalau papan plang proyek saja tidak ada? Ini jelas mencederai prinsip keterbukaan informasi. Jangan sampai proyek irigasi ini dijadikan ajang meraup keuntungan pribadi karena minim pengawasan,” tegasnya.
Minta Aparat Penegak Hukum Turun Tangan
Melihat kondisi fisik bangunan irigasi yang berjalan tanpa identitas jelas di Desa Purwokarya, Kecamatan Purwodadi ini, desakan kuat diarahkan kepada instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas serta Aparat Penegak Hukum (APH), baik pihak kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera turun tangan melakukan audit dan pengecekan langsung ke lapangan.
Masyarakat mendesak agar pihak pemborong atau dinas terkait segera memasang papan informasi proyek serta transparan terhadap penggunaan anggaran demi menghindari dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Rawas.
Admin : Andika Saputra
